Anies Terseret Polemik RUU Pemilu Pada 2024

Anies Terseret Polemik RUU Pemilu Pada 2024

Anies Terseret Polemik RUU Pemilu Pada 2024

Draf Revisi Undang-undang mengenai Pemilihan Umum (RUU Pemilu) memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berikutnya.
Dalam Draf RUU Pemilu, pilkada dapat digelar 2022 dan 2023. Namun di UU Pemilu dan Pilkada yang tetap berlaku sementara ini, pilkada baru dapat digelar terhadap 2024 mendatang bersama pilpres dan pileg.
Bandar Taruhan
Nasib Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesudah itu jadi sorotan. Anies dapat habis masa jabatannya terhadap 2022 dikarenakan udah menjabat sejak 2017.

Pengamat politik berasal dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko menyatakan bahwa kans Anies maju di Pilpres 2024 jadi kecil jika pilkada tidak digelar terhadap 2022. Popularitas dan elektabilitasnya dapat menurun.

Itu bisa terjadi dikarenakan Anies dapat habis masa jabatannya di 2022 dan Gubernur DKI Jakarta dapat diisi oleh penjabat gubernur yang ditunjuk Kemendagri. Anies jadi tidak punyai panggung untuk memelihara elektabilitasnya hingga 2024.

Berbeda halnya jika ada Pilkada di 2022. Anies berpotensi menang di Pilkada DKI Jakarta dan selamanya punyai panggung hingga 2024. Dengan demikian, popularitas dan elektabilitasnya bisa terpelihara.

“Karena jika Anies tetap menjabat itu mungkin untuk popularitasnya lebih tinggi,” kata Anang kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (29/1).

Menurut Anang, penolakan Revisi UU Pemilu yang sebabkan pilkada selamanya dilakukan terhadap 2024 merupakan langkah jitu untuk menangkal Anies di pilpres.

Sejauh ini, partai yang menginginkan UU Pemilu direvisi dan ada Pilkada di 2022 dan 2023 adalah Golkar dan NasDem. Pihak pemerintah sendiri menampik RUU Pemilu dan selamanya menginginkan Pilkada Serentak baru digelar 2024 mendatang.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai semestinya seorang sosok tidak terpaku terhadap pemilu atau jabatan di pemerintahan untuk mendongkrak elektabilitas.

Jauh lebih baik jika mempersiapkan sepenuhnya sendiri. Mengenai sosok layaknya Anies atau kepala daerah lain yang dapat habis masa jabatannya terhadap 2022 dan 2023, tetap bisa melaksanakan perihal lain untuk menaikkan elektabilitas jika menginginkan maju di pilpres.

“Persiapan bisa setahun, dua th. masa jabatan berakhir. Dan menurut saya itu kesempatan besar untuk keliling Indonesia. Kalau gubernur DKI atau Jawa Timur sering keliling Indonesia, bukannya kerja. Kan orang juga bertanya-tanya,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Aditya sendiri tidak setuju jika UU Pemilu direvisi hanya untuk menjegal atau mendukung pihak tertentu. Menurutnya UU Pemilu dibuat sehingga berlaku didalam jangka sementara yang panjang

Jika pembahasan revisi UU Pemilu sekarang hanya mementingkan perkara elektabilitas tokoh tertentu, ia risau UU itu dapat dirombak kembali didalam sementara dekat.

Dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR, ada sejumlah perubahan dibandingkan UU Pemilu dan Pilkada yang tetap berlaku sementara ini. Aturan mengenai pemilu dan pilkada pun dijadikan didalam satu, yaitu didalam Draf RUU Pemilu tersebut.

DPR gunakan arti baru, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Pemilu Nasional adalah penentuan calon presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Digelar 2024 dan setia lima th. berikutnya.

Kemudian Pemilu Daerah adalah penentuan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Dalam Draf Revisi UU Pemilu, Pemilu Daerah digelar terhadap 2027 mendatang.

Bakal ada pilkada 2022 dan 2023 khususnya dahulu sebelum akan Pemilu Daerah digelar terhadap 2027.

Kunjungi Juga : Berita Seputar Politik Dalam Negeri

Sejumlah keputusan itu tidak serupa bersama UU Pemilu dan UU Pilkada yang berlaku sementara ini, yaitu Pemilu digelar terhadap 2024. Pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia digelar sejalan bersama penentuan calon presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *