DPR: Guru Honorer Tak Mau PPPK, Tuntut Jadi PNS

DPR: Guru Honorer Tak Mau PPPK, Tuntut Jadi PNS

DPR: Guru Honorer Tak Mau PPPK, Tuntut Jadi PNS

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuktikan seleksi 1 juta guru pegawai pemerintah bersama dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diselenggarakan pemerintah tidak menjawab aspirasi guru honorer.
Pasang Bola
Pasalnya, guru honorer lebih inginkan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ketimbang hanya berstatus pegawai kontrak.

“Aspirasi guru honorer, terlebih yang usia di atas 35 th. bukan diangkat menjadi ASN bersama dengan standing PPPK, tetapi inginkan diangkat menjadi PNS,” kata bagian Komisi X Fraksi PAN, Zainuddin Maliki melalui pesan tertera kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/4).

“Selama ini mereka telah mulai berstatus tenaga honorer daerah dikontrak tiap th. bersama dengan SK yang dikeluarkan pemerintah daerah. Aneh jika diminta ikut seleksi untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan kontrak,” lanjut dia.

Zainuddin menilai pengangkatan menjadi PNS merupakan penghargaan yang layak diberikan kepada guru honorer. Peta keperluan guru pun menurutnya memungkinkan pengangkatan berikut dilakukan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), guru PNS hanya menutupi 51 persen berasal dari seluruh guru di sekolah negeri.

Sementara 33 persen lainnya diisi guru honorer, dan 4 persen sisanya diisi oleh PPPK dan lulusan CPNS 2019 yang tetap dalam sistem pengangkatan. Dari jumlah berikut tetap ada 12 persen atau setara 275.243 posisi guru yang belum terisi.

Sedangkan menurut Zainuddin, seleksi PPPK yang dapat digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan th. ini dapat sarat dapat masalah.

Diantaranya, formasi yang diajukan pemerintah daerah ke pusat baru menggapai 1/2 berasal dari obyek 1 juta formasi guru yang digembar-gemborkan pemerintah.

Menurutnya tetap banyak pemerintah daerah yang tidak percaya bahwa gaji dan tunjangan PPPK dapat dijamin pemerintah pusat.

“Pemda dalam perihal ini tetap berpegang terhadap Perpres No. 98 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di lembaga daerah dibebankan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tuturnya.

Zainuddin menjelaskan ketentuan serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 yang membuktikan belanja pegawai bagi PPPK dibebankan terhadap APBD.

Ia menilai sosialisasi perihal penganggaran PPPK tidak dijelaskan bersama dengan baik oleh pemerintah pusat. Hingga sesudah itu berjalan salah tahu dan keengganan pemda dalam mengajukan formasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal GTK Kemendikbud Iwan Syahril menjelaskan pihaknya telah menganggarkan biaya sebesar Rp19,4 triliun yang dapat disalurkan pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Namun sejumlah pemerintah daerah dalam rapat bersama dengan Komisi X terhadap Rabu (24/3), mengaku membutuhkan Info dan saran tehnis yang resmi perihal penganggaran berikut sehingga masalah gaji dan tunjangan PPPK dapat dijamin sebagai urusan pusat.

Selain terhambat ketidakyakinan pemda, seleksi 1 juta guru PPPK juga diprotes kalangan guru honorer. Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.

Terpisah, Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan dapat memperhitungkan opsi afirmasi untuk beri tambahan kemudahan guru honorer diangkat menjadi PPPK.

Kunjungi Juga : Berita Seputar Politik Dalam Negeri

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan pengangkatan guru honorer tidak dapat ditunaikan tanpa seleksi. Kemudahan yang dia menawarkan hanya berwujud bonus nilai untuk guru honorer di atas 40 th. dan telah bersertifikat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *