Empat Tahun Disclaimer, Laporan Bakamla Sulit Diaudit BPK

memberikan hasil pengecekan kepada informasi finansial penguasa pusat( LKPP). Pimpinan BPK Agung Sabda Sampurna berkata kalau 96, 5% lembaga mendapatkan pandangan alami tanpa dispensasi( WTP).

“ Atas ke- 88 informasi finansial, BPK membagikan pandangan alami tanpa dispensasi kepada 85 departemen atau badan ataupun 96, 5%. Kemudian alami dengan dispensasi( WDP) kepada 2 badan. Setelah itu tidak melaporkan opini pada 1 badan,” tuturnya di Kastel Negeri, Senin( 20 atau 7 atau 2020).

Badan BPK Hendra Susanto berkata badan yang memperoleh pandangan tidak melaporkan opini ataupun disclaimer merupakan Tubuh Keamanan Laut( Bakamla). Ia berkata ini keempat kalinya Bakamla memperoleh pandangan disclaimer.“ Yang disclaimer itu Bakamla. Bakamla ini 4 tahun beruntun,” ucapnya.

Hendra berkata kalau perihal ini diakibatkan oleh kasus- kasus lama di Bakamla yang belum teratasi. Salah satunya merupakan penemuan BPK terpaut kekeliruan pencatatan peninggalan senilai Rp. 1, 2 triliun.

“ Setelah itu terdapat temuan- temuan yang terpaut dengan disiplin. Penemuan kepatuhannya itu dekat Rp. 150an miliyar. Sedangkan ambang batasnya cuma bisa Rp. 5 miliyar. Jadi telah sangat jauh angkanya,” ucapnya.

Ia pula mengatakan kalau dalam cara pengecekan di Bakamla BPK hadapi kesusahan. Interogator BPK tidak memperoleh data yang lumayan kepada temuan- temuan yang didapat.“ Prosedur- prosedur auditnya itu tidak bisa kita jalani,” ucapnya.

Sedangkan itu 2 badan yang menemukan pandangan WDP merupakan Tubuh Isyarat serta Siber Nasional( BSSN) serta Komisi Penentuan Biasa( KPU). Hendra berkata buat BSSN terdapat sebagian peninggalan yang belum berakhir pencatatannya.

“ KPU ini terdapat pula sebagian yang kita temui. Terdapat ketekoran kas. Setelah itu pula terdapat belanja- belanja benda serta pelayanan yang melanggar dari azas- azas disiplin hingga opininya jadi WDP. Tetapi sebab tidak sangat jauh dari batasannya ataupun disparitasnya tidak sangat jauh semacam Bakamla hingga ia opinya jadi WDP,” tuturnya.

Hendra membenarkan kalau BPK tidak hendak membiarkan situasi ini. Ia sudah bertugas serupa dengan Tubuh Pengawas Finansial serta Pembangunan( BPKP) buat menolong membenahi informasi finansial di instansi- instansi itu.

“ Kita memohon BPKP serta jajarannya menolong buat yang disclaimer serta pula esok WDP supaya membenahi. Sebab mereka kepala BPKP, APIP( petugas pengawas dalam penguasa) betul tuturkan semacam itu, yang memiliki wewenang buat membenahi dengan cara pengurusan serta pertanggungjawaban finansial negeri. Kita esok di akhir yang hendak melakukan pengecekan itu,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *