Gus Yaqut Instruksi Mendagri Jadi Peringatan Buat Kepala Daerah

Gus Yaqut Instruksi Mendagri Jadi Peringatan Buat Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas merespons terkait dikeluarkannya instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 6 Tahun. Menurutnya, instruksi selanjutnya merupakan sebuah peringatan kepada kepala area yang lalai menerapkan protokol kesehatan.

“Ini lebih sebagai peringatan atau warning kepada kepala area untuk lebih memperketat pemberlakuan protokol covid,” kata Yaqut kepada Republika, Kamis (19/11).

Ia berpendapat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak sanggup mencopot kepala area yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun didalam ketentuan perundangan, pencopotan kepala area itu sesungguhnya memungkinkan.

Hanya saja tata caranya tidak mudah, dikarenakan yang berhak memberhentikan adalah Presiden sesudah melalui usulan DPRD dan ini pun mesti memenuhi prasyarat yang telah tersedia di ketetapan perundang-undangan,” ujarnya.

Kecuali, ia menambahkan, kepala area dinyatakan melanggar ketetapan UU. Karena itu, pemerintah pusat sanggup memeriksa kepala area yang kemudian hasilnya diberikan kepada MA.

“Jika MA menunjukkan tersedia pelanggaran hukum, kepala area sanggup diberhentikan,” ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selanjutnya mengaku khawatir instruksi mendagri selanjutnya membangkitkan kegaduhan baru kalau hal selanjutnya benar dilakukan. Sebab, seorang kepala area dipilih langsung oleh rakyat.

“Apakah tidak bakal muncul reaksi kalau diberhentikan?,” tuturnya.

Di segi lain, ia berasumsi instruksi selanjutnya dibikin tak tersedia kaitannya dengan persoalan yang dialami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, ia menduga persoalan Anies sanggup jadi pemicu (trigger) dikeluarkannnya instruksi tersebut

“Tapi secara lazim ini aku yakini sebagai peringatan bagi kepala area yang lain agar tidak mengulangi apa yang telah terjadi di Petamburan Jakarta,” ucapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bakal menerbitkan Instruksi Mendagri mengenai Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19 kepada seluruh kepala area pada Rabu (18/11). Hal ini sebagai respons pemerintah atas momen kerumunan massa yang seolah tidak sanggup ditangani kepala daerah.

Tito berharap kepala area mematuhi segala ketentuan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, terhitung ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menegaskan, agar kepala area berkesinambungan mentaati prokes kegunaan menahan penyebaran Covid-19.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengacuhkan instruksi ini, dikarenakan tersedia risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar sanggup dikerjakan pemberhentian,” ujar Tito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *