Jokowi Akan Tolak Upaya Politisasi UU Ciptaker Yang Salah

Jokowi Akan Tolak Upaya Politisasi UU Ciptaker Yang Salah

Ketua Umum Relawan Akar Rumput Balad Jokowi, M Muchlas Rowi berharap kepada semua pihak agar selalu berpikir positif dan menjadikan insiden keliru ketik UU Cipta Kerja sebagai catatan dan masukan penting bagi pemerintah dan DPR. Balad Jokowi menolak usaha politisasi dari insiden kesalahan UU Cipta Kerja.

“Saya rasa ini harus jadi catatan penting, khususnya bagi pemerintah dan DPR. Agar semua RUU yang hendak diundangkan diawasi dan ditambah khususnya dahulu sebelum saat diundangkan,” kata Muchlas didalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (4/11).

Dia pun menolak bersama tegas, terkecuali tersedia pihak-pihak tertentu yang memperkeruh keadaan atau bahkan berharap Mensesneg Pratikno mundur. Karena, aspirasi selanjutnya jelas-jelas tidak memberikan solusi di sedang kekisruhan.
Baca Juga

Guru Besar Unpad Kritisi Cara Perbaikan UU Ciptaker Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ciptaker Yusril Usul Tim Penampung Aspirasi UU Ciptaker Dibentuk

“Sikap Balad Jokowi mengetahui menolak usaha apa-pun yang mempolitisasi insiden ini, bahkan berharap Mensesneg Pratikno mundur. Sangat konyol dan tidak solutif,” ujarnya.

Muchlas lebih sepakat bersama pengakuan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, bahwa bersama kesalahan tehnis seperti itu, maka Mensesneg, Menko Polhukam dan Pimpinan DPR sanggup mengadakan rapat perbaikan, lalu nanti didistribusikan ulang didalam lembaran negara.

“Saya sepakat bersama perkataan Prof Yusril yang lihat kesalahan tehnis selanjutnya sanggup diatasi bersama rapat perbaikan dan pendistribusian ke dua tanpa harus ditandatangani Presiden kembali,” tutur Muchlas.

Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperlihatkan kesalahan tehnis di naskah Undang-undang No 11 tahun 2020 berkenaan Cipta Kerja murni karena human error (kelalaian manusia). Hal selanjutnya menyusul bersama sejumlah kesalahan di Undang-undang bersama tidak tipis 1.187 halaman yang baru disahkan pada 2 November 2020 tersebut.

“Kemensetneg telah lakukan serangkaian pengecekan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kesalahan selanjutnya murni human error,” kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto didalam pengakuan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Eddy, Kemensetneg pun telah memberikan sanksi bagi pejabat yang bertanggung jawab pada kesalahan tersebut. “Terhadap pejabat yang bertanggung jawab didalam proses penyiapan draf RUU sebelum saat diajukan kepada Presiden, Kemensetneg termasuk telah menjatuhkan sanksi disiplin,” ungkap Eddy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *