Jokowi Umumkan UU Cipta Kerja Yang Asli Hari Ini

Jokowi Umumkan UU Cipta Kerja Yang Asli Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) formal di tandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang di awalnya telah disetujui di dalam rapat paripurna DPR terhadap 5 Oktober lalu. Dalam naskah yang diunggah di laman formal Sekretariat Negara, disebutkan bahwa Presiden Jokowi di tandatangani dokumen UU Cipta Kerja terhadap 2 November 2020 dan secara formal diundangkan terhadap tanggal yang sama.

Naskah UU Cipta Kerja yang terdiri atas 1.187 halaman ini dapat diakses dan diunduh publik lewat alamat jdih.setneg.go.id terhadap anggota product hukum terbaru. Di bawah tanda tangan Menkumham juga dituliskan bahwa dokumen ini masuk di dalam Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 nomer 245. “Salinan cocok bersama aslinya,” bunyi info di dalam naskah tersebut.

Jumlah halaman UU Cipta Kerja yang diteken hari ini cocok bersama dokumen yang di awalnya diserahkan pihak istana kepada sejumlah organisasi masyarakat, keliru satunya Muhammadiyah. Angkanya sesungguhnya berlainan bersama naskah UU Cipta Kerja yang diserahkan DPR kepada istana, yaitu 812 halaman. Sekretariat Negara sempat laksanakan formatting dan pemeriksaan tehnis terhadap ketetapan sapu jagat tersebut.

Perubahan jumlah halaman bukan cuma disebabkan penyesuaian format, melainkan juga ada satu pasal yang hilang. Pasal 46 di dalam paragraf 5 perihal Energi dan Sumber daya Mineral (yang masih termuat di dalam naskah 812 halaman), hilang.

Pasal yang hilang selanjutnya punyai substansi yang sama bersama Pasal 46 UU nomer 22 tahun 2001 perihal Minyak dan Gas Bumi. Hilangnya pasal selanjutnya punyai arti, pengaturannya dikembalikan ke UU eksisting.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menjelaskan bahwa Pasal 46 yang mengatur perihal kewenangan BPH Migas selanjutnya sesungguhnya semestinya tidak ada di dalam naskah final. Alasannya, rapat panja telah memastikan untuk mengembalikan pasal selanjutnya ke ketetapan UU eksisting. “Yang tidak boleh diubah itu substansinya,” ujar Dini kepada wartawan, Jumat (23/10).

Dini menambahkan, penghapusan yang ditunaikan Kemensesneg berupa administratif atau memperbaiki typo. Justru, menurutnya, tindakan Kemensesneg mengoreksi naskah final mengakibatkan substansi UU Cipta Kerja ulang cocok bersama apa yang disepakati di dalam rapat panja Baleg DPR.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga tekankan bahwa substansi naskah UU Cipta Kerja di dalam format yang disiapkan pemerintah sebanyak 1.187 halaman sama bersama naskah UU Cipta Kerja yang disampaikan DPR. Jumlahnya sebanyak 812 halaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *