Kubu Moeldoko Duga Sejumlah Aset Partai Diatasnamakan Pribadi

Kubu Moeldoko Duga Sejumlah Aset Partai Diatas namakan Pribadi

Kubu Moeldoko Duga Sejumlah Aset Partai Diatas namakan Pribadi

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, tunjukkan bahwa pihaknya sedang mendalami dan mendata sejumlah aset mempunyai Partai Demokrat. Mereka menduga sejumlah aset partai tercatat atas nama pribadi.
Belum tersedia respon dan komentar dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai tudingan kubu Moeldoko itu. CNNIndonesia.com tetap mengupayakan untuk menghubungi pengurus Demokrat kubu AHY tentang tudingan penguasaan aset oleh pribadi.

Menurutnya, langkah ini ditempuh dikarenakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa sejumlah aset Partai Demokrat tercatat atas nama pribadi, layaknya Kantor DPP Partai Demorkat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.

“Di antara aset partai yang dibeli gunakan duit sumbangan para kader dan penduduk adalah Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta,”

Berdasarkan informasi yang kami terima, lanjutnya Kantor DPP Partai Demokrat tersebut dibeli saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan harga lebih kurang Rp100 miliar.

Namun, menurut Rahmad, sertifikat jual membeli Kantor DPP Partai Demokrat itu tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, melainkan atas nama perorangan atau pribadi. Dia berkata, informasi ini merupakan perihal yang tidak baik bagi Partai Demokrat kecuali benar.

“Informasi perlu ini sedang kami dalami dan teliti tentang kebenarannya. Jika benar, pasti ini langkah langkah yang tidak baik bagi Partai Demokrat,” ucap Rahmad.

Selain Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, katanya, pihaknya juga mendalami informasi tentang standing kepemilikan sejumlah aset Partai Demokrat di tempat luar Jakarta.

Rahmad mengaku mendapat informasi perlu dari kader bahwa banyak aset-aset Partai Demorkat yang dibeli dari duit partai, tetapi kepemilikannya tidak atas nama partai atau sertifikatnya tercatat atas nama perorangan.

Menurutnya, informasi tersebut tidak mampu dibenarkan kalau terlampau terjadi dan berpotensi terjadinya penggelapan aset partai oleh perorangan.

“Pendataan ini jadi perlu dikarenakan pembelian aset aset itu berasal dari duit rakyat, duit kader, duit masyarakat. Karena itu, aset tersebut perlu tercatat atas nama partai dan dipergunakan seluruhnya utk keperluan bagian partai dan penduduk luas,” tutur Rahmad.

Demokrat pimpinan Moeldoko sendiri telah mendaftarkan hasil penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kemenkumham.

Kunjungi Juga :Berita Seputar Politik Dalam Negeri

Namun, Menkumham Yasonna Laoly menghendaki Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas mereka mengenai permononan pengesahan pengurusan. Menurut Yasonna, pihaknya belum mampu mengolah hasil KLB Deli Serdang lantaran sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *