MK Gelar Sidang untuk 35 Perkara Sengketa Pilkada 2020

MK Gelar Sidang untuk 35 Perkara Sengketa Pilkada 2020

MK Gelar Sidang untuk 35 Perkara Sengketa Pilkada 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk 35 permintaan perselisihan hasil pemilihan kepala tempat (Pilkada) 2020 di dalam tiga panel di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Dilansir Antara, Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih. Ketiga hakim ini memeriksa perkara sengketa Pilkada Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.

Panel 2 di check oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Mereka memeriksa sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jambi, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku.

Kemudian panel 3 bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul. Sengketa hasil Pilkada yang di check untuk lokasi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan dan Maluku Utara.

Dalam sidang bersama agenda pemeriksaan pendahuluan itu, para peserta sidang diingatkan untuk mobilisasi protokol kesehatan bersama disiplin.

Kunjungi Juga : Berita Seputar Politik Dalam Negeri

“Mohon untuk perhatian kami bersama, baik pemohon, termohon KPU, Bawaslu dan calon pihak tentang yang tetap duduk di belakang, bahwa di dalam rangka persidangan ini, kami jalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, baik berasal dari sisi orang dan dokumen sehingga kami bisa terhindar berasal dari paparan Covid-19,” ujar Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Total sebanyak 132 permintaan perselisihan hasil Pilkada yang udah diregistrasi Mahkamah Konstitusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *