PDIP Kritik Perpanjangan PSBB Anies: Enggak Ada Gunanya

Badan DPRD DKI Jakarta dari Bagian PDIP, Jhonny Simanjuntak menilai

itu hendak sia- sia saja sejauh sedang terdapat pelanggaran aturan kesehatan penangkalan Covid- 19, serta penguatan ketentuan kurang.

Gubernur DKI Anies Baswedan kemarin sah kembali mempraktikkan PSSB Peralihan. Bagi Johnny, sepanjang ini PSBB tidak tidak diiringi dengan kejelasan Penguasa Provinsi DKI Jakarta dengan cara besar.

” Bagi aku enggak terdapat manfaatnya[perpanjangan PSBB transisi] sejauh pola patuh aplikasi aturan kesehatan sedang semacam kemarin,” tutur Jhonny dikala dihubungi CNNIndonesia. com, Jumat( 17 atau 7).

Laki- laki yang pula Sekretaris Komisi E DPRD DKI itu menerangkan kunci keberhasilan PSBB peralihan dalam menekan laju penyebaran virus corona( Covid- 19) terdapat pada kejelasan Pemprov dalam melempangkan ketentuan.

Bagi Johnny, Pemprov wajib menerjunkan petugas buat memantau disiplin masyarakat dalam menempuh aturan kesehatan.

Beliau meningkatkan, sepanjang ini faktanya di alun- alun sedang banyak warga yang melalaikan ketentuan aturan kesehatan. Jhonny melaporkan tidak sedikit masyarakat yang pergi rumah tanpa memakai masker.

Tidak hanya itu, beliau pula mempersoalkan pemberian ganjaran pada para pelanggar yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2020 mengenai Pengenaan Ganjaran kepada Pelanggaran Penerapan PSBB di Jakarta.

” Coba diperiksa, terdapat enggak sepanjang ini, berapa angka uang yang terkumpul dengan ganjaran Rp250. 000 itu, jika enggak terdapat berarti kan sepanjang ini enggak jalur,” tutur Jhonny.

Dengan cara terpisah, tadinya, Delegasi Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menginformasikan Pemprov sudah mendapat duit hasil pengenaan ganjaran kompensasi sepanjang PSBB ataupun PSBB peralihan sebesar Rp1, 355 miliyar.

Pada perihal yang serupa, Kasatpol PP DKI Arifin berkata kompensasi tidak bermasker yang telah disetor ke kas wilayah lewat Bank DKI jadi yang paling banyak, ialah lebih dari Rp330 juta.

Jhonny berambisi supaya Pemprov DKI ikut mengaitkan kedudukan dan warga itu sendiri dalam penguatan aturan kesehatan. Maksudnya di tingkatan dasar RW, ataupun figur warga proaktif memantau, apalagi pula mengajak warga patuh dalam menempuh aturan kesehatan.

” Hingga aku tuturkan dengan memanjangkan PSBB peralihan itu cuma semata- mata pemanis, gagah- gagahan saja. Ia hendak baik, enggak permasalahan, dapat saja,” ucap Jhonny.

” Tetapi jika PSBB peralihan sedang semacam yang kemarin, tidak terdapat usaha dari Pemprov DKI Jakarta kalau menghindari, aksi melindungi penyebaran Covid ini tidak jadi suatu aksi warga kan repot,” lanjutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *