PDIP Sebut Anies Ingkar Janji soal Rumah DP Nol Rupiah

PDIP Sebut Anies Ingkar Janji soal Rumah DP Nol Rupiah

PDIP Sebut Anies Ingkar Janji soal Rumah DP Nol Rupiah

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengkritik cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat perubahan batas gaji warga yang sanggup membeli rumah bersama skema duwit wajah alias DP nol rupiah.
Pasang Bola
Perubahan itu tertuang didalam draf pergantian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Gilbert menilai Anies tidak menepati janji saat kampanye Pilgub DKI 2017 selanjutnya sebab mempengaruhi keputusan batas gaji warga yang dambakan membeli rumah DP nol rupiah.”Tentu tidak menepati janji dan itu lantas yang korban orang yang memilih dia. Rakyat secara total terhitung jadi korban,” kata Gilbert saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).

Gilbert mempertanyakan basic pergantian batas maksimal sampai Rp14,8 juta untuk warga yang dambakan membeli rumah DP nol rupiah. Ia menduga kenaikan batas gaji ini terjadi sebab tersedia penolakan berasal dari bank berkenaan pembiayaan.

“Sangat kemungkinan berkenaan bersama penolakan bank. Karena lantas kecuali bersama gaji segitu (maksimal Rp7 juta) DP 0, kan tidak mungkin. Sangat kemungkinan ke situ, tetapi sudah pasti harus kami bertanya Anies langsung,” ujarnya.

Di luar soal pergantian batas pendapatan itu, Gilbert terhitung menyoroti soal realisasi pembangunan rumah DP 0 rupihan yang baru capai 790 unit sepanjang tiga th. kepemimpinan Anies.

“Dia udah tiga th. lebih dapatnya semata-mata 790 unit. Sisanya kurang berasal dari dua tahun. Lalu masalah berikut, apakah rumah yang dibangun udah terisi semua? Nyatanya kan tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, pergantian batas gaji yang sanggup membeli rumah bersama skema duwit wajah alias DP nol rupiah diungkap oleh Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta berasal dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari menyatakan pergantian itu dicantumkan didalam draft pergantian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Anies ke DPRD.

Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan kecuali pergantian batas pendapatan itu udah diperhitungkan.

“Jadi memang itu memerlukan penilaian yang mencukupi supaya sistem pembangunannya sanggup berjalan, supaya pembayaran iurannya sanggup terpenuhi,” kata Riza.

Politikus Partai Gerindra itu memastikan pihaknya konsisten melacak terobosan bagi penduduk kecil untuk memperoleh hunian, seperti janji kampanye Anies-Sandi pada Pilkada 2017 lalu.

“Dan kami konsisten melaksanakan pembangunan daripada perumahan DP 0 persen, apakah rusunami maupun rusunawa,” ujarnya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menyatakan batas pendapatan tertinggi bagi penduduk berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah DP 0 rupiah udah diatur didalam Kepgub 558 Tahun 2020.

“Sedangkan Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR diatur pada Kepgub 606 Tahun 2020,” kata Sarjoko.

Sarjoko menerangkan Kepgub 588 mengacu kepada Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria BMR. Dalam Permen PUPR terkandung lampiran rumusan perhitungan pendapatan berdasarkan kekuatan pembayaran cicilan KPR berikut bersama bunganya.

Kunjungi Juga : Berita Seputar Politik Dalam Negeri

“Dengan pakai rumusan tersebut, sanggup disimulasikan batasan pendapatan tertinggi MBR bersama cara memasukkan nilai harga menjual hunian tertinggi berdasarkan Kepgub 606 Tahun 2020, supaya diperoleh nilai Rp14,8 juta sebagai batasan pendapatan tertinggi bagi MBR,” kata Sarjoko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *