Rizieq Di Nilinai Lebih Diprcaya Daripada DPR Maupun Partai Islam

Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, menyebut Indonesia sementara ini tengah dilanda krisis demokrasi. Demokrasi sementara ini menurutnya sekadar formalistik seperti terselenggaranya penentuan umum reguler, sementara asas ‘dari rakyat untuk rakyat’ tak berjalan. Ia termasuk menilai demokrasi sudah membuahkan pemimpin yang menguasai finansial, alih-alih kompeten dan punya kharisma. Semua ini “tidak membuahkan suatu hal yang apa kami harapkan,” kata Kalla sementara mengimbuhkan sambutan di agenda Munas PKS ke-V, 21 November lalu. Kalla menyebut efek dari sistem seperti itu terlihat mengetahui bersama kemunculan Rizieq Shihab, pentolan Front Pembela Islam (FPI) yang baru lagi dari Arab Saudi. Menurutnya Rizieq-lah kini yang dipercaya masyarakat menyampaikan aspirasi, alih-alih perangkat formal demokrasi seperti partai politik dan DPR. “Kenapa ratusan ribu orang gitu (mendukung Rizieq)? Kenapa dia tidak percayai DPR untuk bicara? Kenapa dia tidak percaya partai-partai di DPR, terutama partai Islam? Kenapa masyarakat memilih habib Rizieq menyuarakan dia punya aspirasi? Itu pertanyaan yang terlalu perlu untuk kami evaluasi, terutama PKS dan partai-partai Islam,” kata Kalla. Kalla risau kecuali ini dibiarkan, “demokrasi jalanan” akan jadi banyak bermunculan. “Jangan kami lagi lagi ke demokrasi jalanan. Partisipasi masyarakat bukan mendukung apa yang dipilihnya, tetapi memilih jalannya sendiri, menjadi demokrasi jalanan lagi, seperti Reformasi 1998 atau 1966 dulu.” Wartawan Tirto sudah mencoba menghubungi Juru Bicara FPI Munarman via pesan singkat Whatsapp untuk diminta pendapat berkaitan pernyataan Kalla. Namun, hingga Rabu sore tak ada respons.
Pasang Bola
Islam Sekadar Label Peneliti politik Islam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan ucapan Kalla mengetahui merupakan kritik terhadap partai Islam. “Pernyataan JK itu kurang lebih merespons label Islam di dalam partai politik Islam yang tidak berkembang menjadi kemampuan ideologis, tetapi lebih sekadar labelisasi saja,” kata Wasisto kepada wartawan Tirto, Rabu (25/11/2020) sore. Imbas sekadar menjadikan Islam sebagai label adalah partai-partai berikut tidak mengetahui cara meramu identitas yang mereka pakai untuk menggapai kekuasaan. “Ini tidak sama bersama partai-partai sekuler/nasionalis yang mengetahui cara meramu identitas nasionalis/sekuler melalui sosok figur karismatik.” Sosok seperti ini yang tak bisa dimunculkan partai-partai Islam, yang sesudah itu terlihat terhadap diri Rizieq. Semakin susah dikarenakan partai Islam sendiri tidak tunggal. “Ada Islam modernis, ada Islam tradisionalis, dan ada pula Islam konservatif.” Wasisto mengatakan partai politik Islam akan begitu-begitu saja kecuali tak punya figur seperti Rizieq, atau ada “semacam payung besar yang mewadahi seluruh aliran Islam itu di dalam kancah elektoral.” Selain kritik, ia termasuk menduga Kalla bicara seperti itu untuk menambah popularitasnya sendiri. “JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia tentu bisa menjadi berkepentingan untuk menambah nama [sendiri] sebagai corong baru kemampuan politik Islam,” kata dia. Menurutnya Kalla berpeluang untuk itu dikarenakan “meskipun popularitas Rizieq ini cukup viral di sosial media, tetapi secara ketokohan dia ini cukup bisa resistensi di daerah-daerah yang kebanyakan non-muslim.” Evaluasi Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan Kalla sebenarnya tengah menjabarkan mengenai “tren populisme Islam yang mendinamisasi keadaan politik tanah air.” “Di mana publik yang menginginkan jalur pintas menyatu bersama janji yang agak susah diwujudkan,” kata Mardani kepada wartawan Tirto, Rabu. Inilah yang menurutnya tak bisa dilakukan partai. “[Partai dan politikus] kadang tidak ‘berani’ menjanjikan yang wajib berproses. Ada koalisi dan oposisi.”

Namun Mardani mengakui bahwa ucapan Kalla sebenarnya wajib menjadi bahan masukan bagi partai Islam. “Kami menjadi wajib lebih aspiratif dan lebih kokoh menyampaikan usulan kerangka perbaikan.” Dengan demikianlah “kontestasi karya dan gagasan yang mengemuka, bukan figur apalagi baliho.” Guspardi Gaus, anggota DPR RI dari partai Islam PAN, mengatakan pernyataan Kalla “harus dikaji dulu” dikarenakan itu adalah persepsi privat di dalam konteks kebebasan berpendapat. Lagipula pernyataannya terlihat dikala Rizieq sebenarnya tengah ramai dibicarakan. “Apakah yang dia katakan sudah tentu benar?” kata Guspardi sementara dihubungi wartawan Tirto, Rabu (25/11/2020) siang. “Untuk [menjawab] hal-hal seperti itu, yang lebih mengetahui adalah pemimpin partai.” Jika ucapan Kalla benar, kata Guspardi, partai-partai Islam terutama yang berada di parlemen seharusnya sebenarnya memperbaiki diri. “Langkah-langkah strategis untuk menjawab kerisauan atau fenomena itu,” kata dia. Guspardi termasuk mempertanyakan apakah yang dimaksud oleh Kalla benar ‘kepemimpinan Islam’ atau ‘kepemimpinan nasional’ secara lebih luas. Karena, kata dia, kecuali yang dimaksud adalah opsi nomer dua, seluruh partai wajib mengevaluasi diri. “Enggak cuma partai-partai Islam saja.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *