Baleg DPR Buka Opsi Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Baleg DPR Buka Opsi Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Baleg DPR Buka Opsi Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berpeluang masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Pasang Bola
Willy mempersilakan pemerintah seandainya idamkan memasukkan revisi UU ITE mengingat Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR sampai kala ini.

“Kalau tersedia raker [rapat kerja] lagi, tetap mungkin itu inisiatif pemerintah, jikalau presiden idamkan lakukan revisi UU ITE,” kata Willy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/2).

Dia melanjutkan, revisi UU ITE mampu ditunaikan sehingga regulasi tersebut tak ulang mempunyai kandungan pasal yang berupa karet alias multitafsir, lantas menyeret semua kasus ke ranah pengadilan, sebagaimana permohonan Presiden Joko Widodo.

“Apalagi kan presiden idamkan tersedia niat baik untuk lantas tidak semua pelanggaran diadili, tersedia pasal-pasal karet,” katanya.

Willy menambahkan, pembahasan revisi UU ITE nantinya bakal diatur lebih lanjut di DPR sesudah rancangan regulasi itu masuk ke didalam Prolegnas Prioritas 2021.

Menurutnya, pembahasan revisi UU ITE mampu ditunaikan bersama dengan membentuk panitia khusus (pansus) sebab menyangkut dua komisi di DPR.

“Tinggal bagaimana nanti dia [revisi UU ITE] bakal ditaruh, pansus atau bagaimana, sebab ini bicara lintas komisi, Komisi I dan Komisi III,” kata politikus Partai NasDem itu.

“Jadi mungkin tetap terlalu terbuka, apalagi nanti jikalau tersedia raker di awal jaman sidang selanjutnya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR sampai kala ini. Rencananya, Prolegnas Prioritas 2021 baru bakal ulang dibahas DPR sesudah memasuki jaman reses pada 8 Maret 2021 mendatang.

Sebelumnya, Jokowi terhubung opsi merevisi UU ITE jikalau tidak mengakibatkan rasa keadilan. Jokowi berencana menghapus pasal-pasal karet didalam UU ITE.

Ia tunjukkan rancangan itu usai UU ITE digunakan sejumlah warga untuk saling lapor didalam lebih dari satu kala terakhir.

Kunjungi Juga : Berita Seputar Politik Dalam Negeri

Jokowi menyadari UU ITE dibikin didalam stimulan memelihara ruang digital Indonesia. Namun, ia tak idamkan UU ITE justru mengakibatkan rasa tidak adil didalam penerapannya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Polri untuk waspada dan cermat didalam pakai UU ITE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *