Kebijakan Yang Ada DiPolitik Indonesia Menakutkan Ungkap Munarman


Juru berkata Front Pembela Islam (FPI), Munarman, berkata berkaitan beberapa aksi yang dijalankan TNI akhir-akhir ini, seperti pengerahan pasukan ke Markas FPI di Petamburan, penurunan baliho Habib Rizieq Syihab. Dia menilai aksi itu merupakan kebijakan politik negara.

Munarman awalannya menyinggung tugas TNI berkaitan operasi militer tak hanya perang (OMSP). Dia mengatakan tugas itu dijalankan cuma atas perintah Presiden.
Bandar Taruhan
“Tugas TNI yang diatur di dalam UU 34 Tahun 2004 tersedia dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer tak hanya perang. Untuk operasi militer tak hanya perang (OMSP) yang dapat memerintahkan cuma presiden. Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 mengatakan bahwa OMSP dijalankan berdasarkan kebijakan dan ketentuan politik negara,” kata Munarman di dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2020).

Kemudian, dia mengaitkan OMSP itu bersama aksi TNI yang dijalankan akhir-akhir ini. Munarman menilai aksi pencopotan baliho, pengerahan pasukan TNI ke markas FPI di Petamburan itu atas perintah Presiden. Menurutnya, aksi itu dijalankan untuk menakut-nakuti FPI.

“Nah rakyat pasti tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya, itu OMSP, di mana TNI menurut UU bergerak atas basic ketentuan politik negara. Dan rakyat juga udah paham, yang dapat menjalankan TNI pada keadaan OMSP adalah Presiden,” ujarnya.

“Artinya, kebijakan politik negara kala ini memerintahkan TNI untuk melaksanakan operasi militer tak hanya perang berwujud pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan. Itu berarti kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden kala ini adalah spanduk, baliho, dan nakut-nakutin FPI,” lanjut Munarman.

Munarman menyayangkan aksi yang dijalankan TNI itu. Dia menilai terlalu mahal pembiayaan pasukan TNI terkecuali cuma menakuti rakyat.

“Bagus yang memerintahkan OMSP itu gunakan sendiri saja baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang tengah susah urus OPM yang gak tuntas tuntas sdh puluhan tahun,” ujarnya.

“Dan sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super-elite. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elite itu mahal investasinya. Sayang terkecuali digunakan untuk menakut-nakuti rakyat,” imbuh Munarman.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan dia yang memerintahkan pasukan TNI untuk turun di dalam penertiban baliho Habib Rizieq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *