Pemerintah Putuskan Nasib KLB Demokrat Jika Ada Laporan Hukum

Pemerintah Putuskan Nasib KLB Demokrat Jika Ada Laporan Hukum

Pemerintah Putuskan Nasib KLB Demokrat Jika Ada Laporan Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara terkecuali telah mendapat laporan resmi secara hukum.

“Untuk persoalan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum, yakni setelah tersedia laporan bahwa itu KLB,” kata Mahfud didalam rekaman video, Minggu (7/3).

Mahfud memastikan hingga selagi ini pemerintah tak berpikiran hasil KLB Partai Demokrat yang mengambil keputusan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, hasil KLB selanjutnya belum punya landasan hukum yang sah.

“Sampai bersama dengan selagi ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu tersedia KLB atau tidak. Meskipun telinga mendengar, kami melihat, namun secara hukum kami tak mampu menyatakan itu KLB sebelum saat dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah,” lanjutnya.

Mahfud memastikan pemerintah akan bekerja bersama dengan transparan menindaklanjuti polemik KLB partai berlambang mercy itu.
Ia mengingatkan bahwa basic penyelesaian KLB adalah Undang-undang mengenai Partai Politik (Parpol) dan juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Oleh sebab itu, ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti telah dilaporkan oleh penyelenggaranya supaya pemerintah mendapat laporan,” tandasnya.

Sebelumnya, forum KLB di Deli Serdang menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) otomatis demisioner usai Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum. Namun, pihak DPP Partai Demokrat berpikiran KLB selanjutnya ilegal lantaran tidak sesuai AD/ART partai.

Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang tidak mencukupi syarat dan ketetapan AD/ART partai.

Kunjungi Juga : Berita Seputar Politik Dalam Negeri

SBY mengungkapkan sebagian ketetapan AD/ART yang tidak terpenuhi, yakni KLB tidak berdasarkan permohonan majelis tinggi partai hingga tidak terpenuhinya syarat 2/3 dari keseluruhan 34 DPD yang mengajukan KLB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *