UU Cipta Kerja Beri Kebebasan Hukum 2020

UU Cipta Kerja Beri Kebebasan Hukum 2020

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) H.R. Agung Laksono menilai, Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR dan pemerintah merupakan terobosan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.

“Pertumbuhan penduduk kami raih 12,3% bukan 1,98% seperti selagi ini. Jadi bukan lagi bonus demografi tapi ekstra demografi,” kata Agung Laksono terhadap sebuah webinar di Jakarta, Selasa (27/10/2020) siang.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu memperkirakan jumlah penduduk terhadap 2045 akan raih 325 juta. Karena alasan itulah diperlukan terobosan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa mengimbuhkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh warga.
“Omnibus Law ini merupakan terobosan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa,” tegas Agung.

Anggota Wantimpres itu termasuk menilai Omnibus Law seperti UU Cipta Kerja sudah mewujudkan reformasi hukum yang pernah hanya menjadi harapan. “Hukum wajib mengimbuhkan kesempatan yang sama terhadap potensi bangsa, dan Omnibus Law ini mengimbuhkan kesempatan itu sekaligus melenyapkan celah korupsi,” terang Agung.

Ia bersyukur tersedia terobosan sebagaimana tercermin didalam UU Omnibus yang dihasilkan secara demokratis melalui proses di DPR. Terkait protes sejumlah pihak menyangkut masalah cuti dan uanh pesangon, Agung Laksono menyatakan justru UU ini memperkuat sanksi berasal dari perdata menjadi pidana.

Ajak Pegiat Medsos

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono didalam sambutannya mengatakan, walaupun tidak mampu memuaskan seluruh pihak, pihaknya menilai langkah yang diambil pemerintah didalam pengesahan UU Cipta Kerja sudah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang semestinya.

Untuk itu, ia mengajak penduduk terutama pegiat fasilitas sosial (medsos) untuk membangun optimisme di sedang polemik atas kehadiran UU itu. “Setiap kebijakan tidak barangkali mampu memuaskan seluruh pihak, tapi didalam konteks kebijakan publik pertimbangan atas suatu kebijakan tentu saja wajib didasarkan oleh keperluan rakyat secara luas. Hemat kami sebagai penegak hukum, langkah yang diambil pemerintah sudah sejalan dengan tata kelola pemerintah yang semestinya,” kata Argo Yuwono.

Mengenai kontroversi terkait kehadiran UU Cipta Kerja, Argo mengedepankan wajib dimaknai sebagai sebuah proses pematangan demokrasi yang tiap-tiap penilaian berakar terhadap kemauan untuk keadaan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“UU ini diselenggarakan dengan obyek untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Argo.

Untuk itu melalui webinar bertajuk “Oasis di Tengah Polemik UU Cipta Kerja” itu, Kadiv Humas Polri mengajak penduduk terutama pegiat medsos untuk membangun optimisme di tengah-tengah polemik UU Cipta Kerja.

“Pelibatan peran pegiat fasilitas sosial perlu didalam menciptakan kondisifitas di sedang polemik tersebut,” tegas Argo seraya menambahkan, bahwa polemik yang berkembang didalam UU Cipta Kerja merupakan harga yang wajib dibayar untuk sampai kepada pematangan berbangsa dan bernegara menuju negara paripurna.

Sementara itu konsultan komunikasi Ana Mustamin mengemukakan, jumlah percakapan perihal UU Ciptaker raih puncaknya terhadap 23-24 September sebanyak 2.825.675 percakapan.

“Jumlah itu hanya 1,75% berasal dari total pengguna medsos, dan hanya 1,02% berasal dari total penduduk Indonesia sebanyak 272 juta,” ungkap Ana.

Diingatkannya, kebenaran didalam dunia maya tidak selalu mewakili kebenaran secara nyata. Untuk itu, ia menunjang langkah pemerintah jalankan edukasi secara terstruktur dan berkesinambungan terhadap pengguna medsos.

Namun Ana mengingatkan pentingnya penegakan hukum agar medsos tidak mengadopsi langkah kerja fasilitas massa yang serampangan.

“Ini karena medsos mengandung konsekuensi logis dan hukum, dan tanggung jawab sosial,” pungkas Ana.
Webinar ini termasuk menghadirkan nara sumber anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungki Indarti dan pengamat komunikasi politik Hendri Satrio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *