UU Cipta Kerja tDinilai Belum Sesui Dengan Hukum

UU Cipta Kerja tDinilai Belum Sesui Dengan Hukum

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tak mencukupi azas kepastian hukum Omnibus Law tersebut termasuk dinilai tak mencukupi azas kejelasan rumusan. “Hal ini sebab UU Cipta Kerja mengandung sebagian ketidaksinkronan materi muatan antara pasal per pasal maupun di dalam pasal,” kata Direktur PSHK UII Allan Fatchan Gani berkaitan problem dalam UU Cipta Kerja yang di terima Republika.co.id, Rabu (4/11).

Ketidaksinkronan itu, menurut direktur PSHK UII nampak tahu dalam ketentuan Pasal 6 UU Cipta Kerja. Pasal itu membuktikan bahwa, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan mengupayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: penerapan perizinan mengupayakan berbasis risiko; Penyederhanaan syarat-syarat basic perizinan berusaha; Penyederhanaan perizinan mengupayakan sektor; dan Penyederhanaan syarat-syarat investasi.

Padahal, UU Cipta Kerja serupa sekali tidak berisi adanya Pasal 5 ayat (1) huruf a. UU Cipta Kerja cuma berisi adanya Pasal 5 yang membuktikan area lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.
Baca Juga

UU Ciptaker Diteken Jokowi Keliru, Pejabat Setneg Disanksi Yusril: MK Bisa Batalkan UU Ciptaker Yusril Usul Tim Penampung Aspirasi UU Ciptaker Dibentuk

Menurut Allan, adanya ketidaksinkronan tersebut sebabkan empat tindakan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak punya basic hukum agar mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kemudian, PSHK UII termasuk menyoroti ketentuan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 selama ayat (5) UU 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan) yang membuktikan bahwa, ketentuan lebih lanjut perihal wujud penetapan Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud terhadap ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Padahal, pengaturan berkaitan ketentuan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akibat dari asas fiktif positif tersebut tidak diatur dalam ayat (3), tetapi diatur dalam ayat (4) yang membuktikan andaikata dalam batas sementara sebagaimana dimaksud terhadap ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memutuskan dan/atau lakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Allan menekankan, adanya ketidaksinkronan materi muatan tersebut sebabkan UU Cipta Kerja tidak mencukupi azas ketertiban dan kepastian hukum, dan juga Azas kejelasan rumusan.

UU Cipta Kerja menurut PSHK UII tidak mencukupi asas ketertiban dan kepastian hukum yang membuktikan bahwa setiap materi muatan undang-undang mesti dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat lewat jaminan kepastian hukum. UU Cipta Kerja termasuk tidak mencukupi asas kejelasan rumusan yang membuktikan bahwa setiap materi muatan undang-undang mesti mencukupi syarat tehnis penyusunan undang-undang dan juga bahasa hukum yang tahu dan ringan dimengerti. “Sehingga tidak mengakibatkan beragam macam intepretasi dalam pelaksanaannya,” kata Allan menyimpulkan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi resmi mengakibatkan an UU Cipta Kerja sesudah menandatangani UU tersebut terhadap 2 November 2020 lalu. Meski sudah diundangkan, ternyata masih ditemui beragam kekeliruan dalam UU tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *